Sorotan PDIP untuk Heru Budi, Setahun Jabat Pj Gubernur DKI Jakarta

Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyampaikan secara lugas kritiknya terhadap Heru Budi selama kurang lebih tiga bulan menjabat sebagai orang nomor satu di Ibu Kota.

Menurut Gembong fraksi PDIP DKI paling menyoroti komunikasi publik Heru Budi yang dianggap lemah. Dibuktikan dengan sejumlah kebijakan yang akhir-akhir ini membuat gaduh di masyarakat.

"Buat Pak Penjabat ada beberapa hal yang memang perlu menjadi perhatian Pak Pj. Yang pertama, yang menjadi kegelisahan Fraksi PDIP Soal komunikasi publik Pak Pj yang relatif, kami melihat relatif lemah. Sehingga kebijakan yang diluncurkan oleh Pak Pj menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat," kata Gembong.

Gembong menyampaikan akhir-akhir ini ada dua hal terkait kebijakan Heru Budi yang membuat PDIP DKI Jakarta menjadi risau. Pertama, kata dia terkait Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1095 Tahun 2022 yang mengatur pembatasan usia Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP).

"Ini rakyat kecil yang mengais rezeki di jalanan ibaratnya di got-got, nyapu jalanan merasa gelisah, kami Fraksi PDIP menilai kebijakan Pak Pj dalam hal ini sangat minus, sangat minus, bukan sekedar minus," jelas dia.

Akibat komunikasi publik Heru yang lemah, Gembong juga menyoroti kebijakan Heru mengenai slogan baru Jakarta yang diluncurkannya. Menurut dia, slogan baru itu juga membuat gaduh karena penyampaiannya ke masyarakat yang dinilai tak utuh.

Masa Jabatan Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta bakal segera berakhir. Mengingat masa jabatannya sebagai Penjabat harus diperbarui setiap setahun sekali berdasarkan Peraturan Kemendagri.

Menanggapi hal itu, Heru mengaku belum mengetahui apakah di tahun berikutnya akan menduduki sebagai orang nomor 1 di DKI lagi. Ia menyerahkan keputusan perpanjangan itu pun kepada Kemendagri.

 "Enggak tau, tanya Kementerian Dalam Negeri," kata Heru kepada wartawan, Jakarta, Minggu (8/10/2023).

Heru mengatakan, belum ada arahan dari Kemendagri perihal masa jabatannya. Namun ia mengaku telah merampungkan evaluasi kinerjanya selama satu tahun belakangan. Ia juga tidak ingin membeberkan hasil evaluasi yang telah diberikan.

"Nggak, kemarin sudah terakhir (evaluasinya), per satu tahun kan kemarin," ujar dia.

Berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati dan Penjabat Wali Kota, dikatakan bahwa masa jabatan seorang PJ Gubernur satu tahun saja. Bahkan dapat diperpanjang setahun berikutnya denBgan orang yang sama atau berbeda.    

Namun, pada ayat 2 terdapat ketentuan mengenai pengecualin perpanjangan masa jabatan Pj Gubernur apabila:

• Menindaklanjuti hasil evaluasi Menteri berdasarkan kinerja Pj Gubernur.
• Sebagai tersangka dalam perkara pidana
• Memasuki batas usia pensiun
• Menderita sakit yang mengakibatkan fisik atau mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang
• Mengundurkan diri
• Tidak diketahui keberadaan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepolisian atau pejabat yang berwenang dan/atau
• Meninggal dunia.